GKR Wandansari: Tanpa Keraton, Enggak Ada Republik Ini!

Gusti Kanjeng Ratu Wandansari, Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara (FKIKN) saat berpidato dalam penutupan Festival Keraton Nusantara (FKN) X di Pangkalan Bun, 12 Oktober 2016.

SEBAGAI Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara (FKIKN), yang memiliki ajang rutin dua tahunan Festival Keraton Nusantara (FKN), Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Wandansari tampil sebagai juru bicara utama selama perhelatan FKN X di Pangkalan Bun 9-12 Oktober 2016. Ia, antara lain, menagih komitmen Pemerintah Indonesia untuk memberikan hak-hak keraton yang dianggap diingkari.

Dalam welcome dinner dan upacara penutupan FKN, putri Sri Susuhunan Pakubuwono XII ini menuding pemerintah Indonesia telah mengingkari kesepakatan leluhurnya dengan Presiden Sukarno. Namun, Bangsawan Keraton Surakarta ini mengatakan, kelembagaan keraton tidak akan berpolitik lagi. Keraton hanya lembaga adat dan budaya.

Ia bahkan tidak sependapat bila raja juga berposisi sebagai kepala daerah, seperti yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun, mantan anggota DPR-RI periode 2009-2014 ini juga mengaku tetap akan memperjuangkan bekas wilayah Kasunanan Surakarta sebagai daerah istimewa.

Jadi, bagaimana sikap Gusti Wandansari sebenarnya, terkait masalah budaya, politik, dan keraton? Berikut cuplikan wawancara wartawan Borneonews, Budi Baskoro, yang dilakukan Jumat (14/10/2016):